Pertempuran 10 November 1945

Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya adalah salah satu momen paling berani dan penuh semangat dalam sejarah bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Peristiwa ini menjadi tanda perlawanan rakyat Indonesia melawan usaha Belanda yang bekerja sama dengan Sekutu untuk mengembalikan kekuasaan kolonial setelah Perang Dunia II. Pertempuran itu tidak hanya memengaruhi secara militer, tetapi juga memiliki arti politik dan dampak psikologis yang besar dalam upaya menjaga kemerdekaan Indonesia.

Menurut M.C. Ricklefs (2008) menyebutkan bahwa situasi Indonesia setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 sangat tidak stabil, karena di satu sisi Republik Indonesia baru saja berdiri, sementara di sisi lain kekuatan Sekutu datang dengan tujuan mengambil alih kekuasaan militer Jepang dan membuka jalan bagi kembalinya pemerintahan Belanda melalui NICA (Netherlands Indies Civil Administration). Dalam konteks ini, Surabaya menjadi salah satu titik konflik yang sangat penting.

Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (2008) menyebutkan bahwa Surabaya adalah kota yang strategis, didukung oleh massa rakyat, laskar pemuda, dan kekuatan militer yang cukup besar, sehingga menjadi pusat perlawanan terhadap upaya pendudukan kekuasaan oleh pihak asing.

Menurut Sartono Kartodirdjo (1993), kehadiran NICA menyebabkan ketegangan karena warga Surabaya merasa ada tanda-tanda kuat bahwa Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Insiden-insiden kecil mulai terjadi antara kaum muda Indonesia dan pasukan Sekutu.

Salah satu peristiwa awal yang memicu semangat perjuangan adalah insiden bendera Belanda dirobek di Hotel Yamato (kini dikenal sebagai Hotel Majapahit). Sekelompok pemuda mendaki atap hotel lalu memotong bagian biru bendera Belanda, sehingga hanya tersisa warna merah putih yang menjadi simbol kekuasaan Indonesia.

Menurut Ricklefs (2008), kejadian ini menunjukkan bahwa warga Surabaya tidak ingin menerima tanda-tanda kembalinya penguasa kolonial.

Pada 25 Oktober 1945, pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby mendarat di Surabaya. Secara resmi, tujuan mereka datang adalah untuk mengambil senjata dari tentara Jepang dan melepaskan para tawanan perang. Namun, hadirnya NICA bersama pasukan Sekutu membuat rakyat Indonesia merasa curiga.

Ketegangan semakin memuncak hingga terjadi pertempuran besar pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945. Di salah satu kejadian di sekitar Jembatan Merah, Brigadir Jenderal Mallaby meninggal. Peristiwa ini menjadi titik balik eskalasi konflik. Sejarawan Nugroho Notosusanto menunjukkan bahwa kematian Mallaby semakin memperkuat sikap pemerintah Inggris, yang akhirnya mengirim ultimatum kepada penduduk Surabaya agar menyerahkan senjata dan berhenti melawan.

Pada 9 November 1945, Mayor Jenderal E.C. Mansergh memberi peringatan terakhir agar semua pemimpin dan penduduk Surabaya menyerah sebelum pukul 06.00 pagi tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut ditolak oleh rakyat dan tokoh-tokoh perjuangan.

Bung Tomo, lewat siaran radio yang terkenal, membangkitkan semangat rakyat untuk tetap menjaga kemerdekaan. Poesponegoro dan Notosusanto (2008) mengatakan bahwa pidato Bung Tomo memiliki dampak besar dalam membangkitkan perlawanan massal rakyat Surabaya.

Pada 10 November 1945, pasukan Inggris melakukan serangan yang besar dari tiga arah, yaitu darat, laut, dan udara. Kota Surabaya mengalami serangan bom dan pertempuran yang sangat sengit selama sekitar tiga minggu.

Pertempuran berlangsung tidak seimbang dari segi persenjataan. Pasukan Inggris memiliki kendaraan tempur, senjata berat, dan bantuan dari udara. Sementara itu, para pejuang Indonesia sebagian besar terdiri dari TKR, laskar pemuda, dan rakyat biasa yang memiliki senjata terbatas.

Menurut Ricklefs (2008), meskipun secara militer Indonesia akhirnya kalah, perlawanan rakyat Surabaya menunjukkan semangat yang kuat untuk menjaga kemerdekaan yang baru diumumkan. Diperkirakan ribuan pejuang dan warga sipil tewas dalam pertempuran tersebut.

Sartono Kartodirdjo (1993) berpendapat bahwa pertempuran tersebut bukan hanya sekadar perang berdarah, tetapi juga menunjukkan bentuk revolusi sosial serta semangat nasionalisme rakyat yang berkembang luas.

Secara militer, Surabaya akhirnya dikuasai Sekutu. Namun perlawanan yang sengit itu menunjukkan bahwa Republik Indonesia didukung oleh rakyat yang luas dan tidak bisa dengan mudah ditaklukkan.

Pertempuran tersebut meningkatkan dukungan internasional terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Ricklefs (2008) mengatakan bahwa ketangguhan perlawanan Surabaya mendapat perhatian dari dunia luar dan memperkuat kedudukan diplomasi Indonesia di berbagai forum internasional. Tanggal 10 November kemudian dijadikan Hari Pahlawan berdasarkan Keputusan Presiden tahun 1959, sebagai cara menghormati para pejuang yang telah gugur. Perang 10 November 1945 menunjukkan bahwa revolusi kemerdekaan Indonesia bukan hanya soal negosiasi, tetapi juga perang dengan senjata yang melibatkan partisipasi banyak orang dari rakyat. Sejarawan Indonesia menganggap bahwa Surabaya menjadi lambang dari "perang rakyat semesta" pada awal masa revolusi.

Menurut Poesponegoro dan Notosusanto (2008), nilai terpenting dari peristiwa ini bukanlah kemenangan dalam pertarungan, tetapi semangat pengorbanan dan rasa persatuan yang memperkuat keberadaan Republik Indonesia.

Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya menjadi puncak perjuangan rakyat Indonesia melawan upaya Belanda, yang didukung Sekutu, untuk kembali menguasai tanah air. Meskipun dalam hal militer Indonesia merasa tertekan, secara politik dan moral peristiwa ini justru membuat Republik Indonesia semakin diakui oleh banyak pihak. Pertempuran ini menjadi tanda dari semangat heroik, rasa cinta tanah air, dan pengorbanan yang dilakukan untuk menjaga kemerdekaan.

Daftar Referensi

Kartodirdjo, Sartono. 1993. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: Gramedia.

Poesponegoro, Marwati Djoened & Nugroho Notosusanto. 2008. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka.

Ricklefs, M.C. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200–2008. Jakarta: Serambi.

Notosusanto, Nugroho. 1984. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka.